Berawal Dari Dinasti Goryeo, Wajib Militer Korea Selatan Masih Diterapkan Hingga Sekarang
Kabar soal wajib militer BTS (Grup Idol Korea Selatan) yang ramai pekan ini mengakhiri berbulan-bulan kegalauan "ARMY" (sebutan untuk penggemar BTS) soal kemungkinan idolanya mendapat pengecualian, karena kontribusi yang luar biasa untuk negaranya dari sisi sosial hingga ekonomi. Apa yang sebenarnya menjadi latar belakang penerapan wajib militer di “Negeri Ginseng” dan bagaimana aturan ini diberlakukan hingga saat ini?
Menurut Administrasi Tenaga Kerja Militer Korea Selatan, sejarah wajib militer di Korea Selatan sudah ada sejak dinasti Goryeo, yang dimulai pada (918 hingga 1392). Saat itu, “Negeri Ginseng” memiliki personel tentara reguler serta pasukan cadangan dalam persiapan untuk serangan dari negara lain. Siapapun yang berusia antara 16 dan 60 tahun terdaftar, baik pria maupun wanita. Namun, mereka bebas menjalani kehidupan biasa mereka dan hanya dipanggil untuk dinas jika terjadi keadaan darurat.
Peraturan wajib militer diubah selama dinasti Joseon untuk hanya melibatkan laki-laki berusia antara 16 sampai 60, dan mereka dipanggil untuk melayani bahkan ketika tidak ada invasi.
Beberapa perubahan lagi dilakukan selama bertahun-tahun, hingga dasar sistem wajib militer modern Korea didirikan pada awal 1900-an. Namun, sistem tersebut batal ketika Jepang mencaplok semenanjung itu pada 1910.
Konflik beku Semenanjung Korea
Jepang mencaplok Semenanjung Korea pada 1910 dan menjadikannya bagian dari negaranya sampai akhir Perang Dunia II pada 1945, ketika “Negeri Sakura” menyerah kepada pasukan Sekutu. Saat itulah Semenanjung Korea dipecah menjadi dua wilayah pada paralel ke-38 (38 derajat lintang utara), yang seharusnya merupakan perpecahan sementara. AS menduduki bagian selatan, sementara Soviet mengambil alih utara.
Menurut Thought Co., pemilihan seharusnya dilakukan pada 1948 untuk perdamaian kedua wilayah. Akan tetapi kurangnya kepercayaan dan perbedaan politik antara Soviet dan Amerika mencegah hal itu terjadi terjadi. Semenanjung Korea selanjutnya terbagi menjadi dua pemerintahan: Republik Korea (Korea Selatan) dan Republik Rakyat Demokratik Korea (Korea Utara).
Perang Korea dimulai pada 1950 ketika 75.000 tentara Korea Utara menyerbu Korea Selatan dalam upaya untuk menyatukan dua wilayah di bawah kekuasaan komunis. Serangan dilakukan bolak-balik antara kedua wilayah, sampai Presiden AS Dwight Eisenhower menandatangani gencatan senjata pada 1953, tetapi kedua negara tetap terpecah.
Meski demikian, secara teknis Korea Utara dan Korea Selatan masih berperang dan berada dalam konflik yang membeku. Ketegangan yang sedang berlangsung antara kedua negara adalah salah satu alasan utama mengapa Korea Selatan memiliki undang-undang wajib militer.
Undang-undang wajib militer Korea Selatan hari ini dicatat dalam Undang-Undang Dinas Militer Korea Selatan sebagai bagian dari konstitusi yang ditulis pada 1948. Isinya menyatakan bahwa "Setiap (warga) berjenis kelamin laki-laki Republik Korea harus melakukan dinas militer, sebagaimana ditentukan oleh Konstitusi Republik Korea."
Aturan wajib militer Korea Selatan
Semua laki-laki Korea yang berbadan sehat diharuskan untuk bertugas di militer (angkatan laut, tentara, atau angkatan udara), setidaknya selama 18 bulan.
Mereka dapat mendaftar segera setelah mereka berusia 18 tahun, tetapi diizinkan untuk menyelesaikan layanan mereka hingga usia 28 tahun, seperti dilansir The Washington Post.
Wanita, di sisi lain, dipersilakan untuk menjadi sukarelawan dalam layanan aktif atau cadangan.
Kebanyakan pria, memilih menyelesaikan wajib militer di awal usia 20-an, sering kali untuk mengambil jeda dari studi universitas mereka untuk mendaftar. Namun, beberapa memilih menyelesaikan studi terlebih dahulu sebelum melakukan tugas kenegaraannya. Warga negara ganda diharuskan untuk bertugas di militer, kecuali jika mereka melepaskan kewarganegaraan Korea mereka sebelum berusia 18 tahun pada 31 Maret di tahun itu. Jika mereka gagal melakukannya sebelum waktu itu, mereka harus memenuhi kewajiban militer mengikat untuk memilih kewarganegaraan mereka, atau menunggu sampai mereka mencapai usia 38, menurut Laporan Kewarganegaraan Ganda.
Gene Kim membagikan pengalamannya ketika bergabung dengan militer pada 2009. Dia mengaku bahwa proses tersebut merupakan pengalaman yang sulit karena mereka terisolasi dari masyarakat, dan pelatihan lima minggu itu intensif.
"Mereka sengaja mencoba mengintimidasi Anda, mencoba menakut-nakuti Anda, agar Anda menjadi tentara," katanya via Insider. Kim juga membagikan salah satu slogan di militer: "Jika Anda tidak bisa membuatnya berhasil, buatlah itu berhasil." Namun, David Kim, Youtuber yang terkenal dengan channelnya DKDKTV, mengatakan bahwa perubahan sudah banyak dilakukan dalam wajib militer Korea Selatan dan kondisinya lebih baik sekarang. “Tak ada yang harus dikhawatirkan tentang keamanannya,” ujar David.
Ada beberapa pengecualian untuk undang-undang wajib militer Korea Selatan.
Pemeriksaan fisik merupakan salah satu syarat sebelum masuk wajib militer, dan jika dianggap dalam keadaan sakit, mereka ditempatkan pada tugas non-aktif atau menjalankan layanan pemerintahan untuk menyelesaikan layanan.
Ada juga opsi untuk dibebaskan sepenuhnya, tergantung pada tingkat keparahan kondisi kesehatan, sebagaimana dilansir 90-Day Korean.
Profesional yang sangat terampil juga dapat dikecualikan dari layanan. Misalnya, atlet profesional yang telah memenangkan penghargaan global. Musisi klasik terlatih yang membawa gengsi bagi tanah air juga bisa dibebaskan dari militer jika direkomendasikan oleh Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata.
Ada perdebatan lama tentang apakah wajib militer harus dilanjutkan di Korea Selatan atau tidak. Beberapa melihatnya sebagai bagian penting dari tradisi dan pemenuhan tugas negara. Di sisi lain, ada yang mengatakan itu adalah undang-undang usang yang harus diubah, seperti yang dicatat oleh The Interpreter.
Konsekuensi Gagal Melapor Untuk Wajib Militer
Meski wajib, tidak semua orang tertarik untuk melapor wajib militer. Menurut Korea Now, sekitar 19.000 warga Korea Selatan menolak menjalankan wajib militer sejak 1950-an.
Para penentang ini dijatuhi hukuman penjara 18 bulan sebagai konsekuensi tidak mematuhi hukum. Kebanyakan dari mereka termasuk mereka yang menolak masuk militer karena keyakinan agama.
Amnesty International di sisi lain berpendapat bahwa, mereka yang menentang aturan itu sebenarnya mendapat alternatif, tetapi hal tersebut kerap dilihat oleh banyak orang sebagai bentuk hukuman. Alih-alih 18 bulan penjara, penentang diharuskan bekerja di penjara selama tiga tahun di bidang administrasi, layanan binatu, atau dapur. Pekerjaan mereka dipantau, dan mereka tinggal di penjara dan hanya diberi istirahat beberapa minggu.
Terlepas dari konsekuensinya, para penentang sering kali dianggap sebagai paria sosial selama sisa hidup mereka.
Dalam jajak pendapat Gallup Korea 2021, seperti dilansir Kantor Berita Yonhap, 43 persen warga Korea Selatan mendukung wajib militer, sementara 42 persen memilih untuk mempertahankan wajib militer. Sisanya 15 persen menolak menjawab.
Posting Komentar untuk "Berawal Dari Dinasti Goryeo, Wajib Militer Korea Selatan Masih Diterapkan Hingga Sekarang"